Blog

Sidoarjo || Koran Merah Putih.com – Pembangunan pavingisasi dan saluran air di RT 08/RW 04 Desa Betro, Kecamatan Sedati, menggunakan dana Bantuan Keuangan (BK) APBD 2025 senilai Rp329.571.750 (termasuk PPN dan PPh). Namun, proyek tersebut kini menjadi sorotan setelah ditemukan sisa anggaran yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp64.847.125. Rincian anggaran proyek menunjukkan bahwa pavingisasi seluas 1.086,8 m² menghabiskan biaya Rp141.284.000 (termasuk PPN dan PPh 12,5%), dengan harga satuan Rp130.000/m². Sementara itu, pemasangan U-Ditch dan cover sepanjang 250 meter (209 unit @ 1,2 meter) dengan dimensi 30x30x120 cm menghabiskan biaya Rp123.440.625 (termasuk PPN dan PPh 12,5%), dengan harga satuan Rp525.000/unit. Total…

Jombang – Dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di beberapa desa di Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, mencuat ke permukaan. Proyek-proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh pihak ketiga, yaitu seorang pemborong berinisial Agus, dan bersumber dari dana pemerintah seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maupun Dana Desa (DD). Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dikerjakan Agus tersebar di empat desa sebagai berikut: Desa Pucangro, Kecamatan Gudo Proyek pengaspalan jalan (hotmix) yang dibiayai dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Namun, diduga terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan teknis dan mutu pekerjaan. Desa Sukopinggir, Kecamatan Gudo Proyek pengaspalan jalan (hotmix) juga bersumber dari dana BKK.…

Lumajang || Koran Merah Putih.com –  Sebuah praktik kriminal kelas berat tengah berurat akar di wilayah Lumajang, Jawa Timur. Di balik kelangkaan solar subsidi yang menghimpit para petani, nelayan, dan sopir angkutan umum, tersembunyi jaringan mafia BBM yang terstruktur, sistematis, dan masif. Pusat dari sindikat ini mengarah kuat pada satu nama, Nurcholis. SPBU Kedungjajang, yang terletak di Jalan Raya Kedungjajang No. 28, Lumajang, bukan sekadar tempat pengisian bahan bakar. Di balik selang-selang nozzle dan deru mesin kendaraan, terjadi praktik pengambilan BBM subsidi secara ilegal yang dilakukan secara terang-terangan, nyaris tanpa rasa takut. Sumber internal dan penelusuran lapangan mengungkap pola operasional…

Jombang || Koran Merah Putih.com –  Desa Brangkal, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kabupaten Jombang, menyimpan sebuah teka-teki besar yang kini jadi perbincangan hangat di kalangan pemerhati anggaran desa. Bagaimana mungkin, hingga 10 Juli 2025, Dana Desa tahap 2 belum cair, namun seluruh pembangunan yang semestinya dibiayai dari dana tersebut sudah rampung dikerjakan di lapangan? Data resmi mencatat bahwa pagu Dana Desa tahun 2025 untuk Brangkal sebesar Rp1.063.826.000, dengan penyaluran baru mencapai tahap pertama senilai Rp574.209.600. Sementara tahap kedua sebesar Rp489.616.400 masih nihil—Rp0. Namun, sejumlah proyek fisik yang tercatat di dalam tahap 2—mulai dari pengerasan jalan lingkungan permukiman senilai puluhan juta rupiah hingga…

Kediri, Jawa Timur –Koran Merah Putih Proyek Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di Desa Kasreman Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, kini berada di bawah sorotan tajam. Tim pemantau lapangan LP3-NKRI telah meluncurkan sebuah investigasi mendalam,Pada Selasa 17 Juni 2025 Pukul 9:40Wib mengungkapkan dugaan kepalsuan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana. Manipulasi seperti ini dapat berujung pada pelanggaran hukum yang serius.Selasa (15/7/25) Program P3TGAI ini, yang diharapkan dapat memperbaiki infrastruktur irigasi pertanian dengan melibatkan masyarakat, khususnya kelompok Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), ternyata menghadapi tantangan besar. Di Desa Kasreman, kelompok penerima bantuan…

Surabaya || Koran Merah Putih. Com –  Dugaan keterlibatan oknum petugas dalam peredaran dan konsumsi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pemuda Madiun kembali mencuat ke permukaan. Masyarakat dikejutkan dengan hasil pemeriksaan internal yang hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa pembinaan selama tiga bulan dan penurunan pangkat satu tingkat kepada oknum yang terindikasi terlibat. Temuan ini memicu kemarahan publik dan aktivis antinarkoba, yang menilai sanksi tersebut tidak mencerminkan keseriusan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan luar biasa seperti narkotika. Ini bukan pelanggaran biasa, ini menyangkut integritas negara. Kalau masyarakat sipil yang terlibat narkoba langsung ditahan dan diproses hukum, kenapa petugas Lapas hanya dibina…