Blog

Kediri || Koran Merah Putih.com – Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Klampitan, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, berubah menjadi polemik serius. Alih-alih menjadi program yang membantu rakyat, warga justru mengeluh karena biaya yang dipatok mencapai Rp650.000 per bidang tanah. Nominal tersebut dinilai memberatkan, terlebih hingga kini tak ada regulasi undang-undang yang secara jelas mengatur pungutan sebesar itu. Saat dikonfirmasi awak media, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditunjuk warga untuk mengelola program ini menyatakan bahwa biaya tersebut adalah hasil kesepakatan internal. “Saya hanya menjalankan amanah warga yang mengangkat saya sebagai ketua Pokmas. Masalah biaya itu hasil kesepakatan bersama,”…

Kediri || Koran Merah Putih.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digadang-gadang pemerintah sebagai jalan murah dan mudah bagi masyarakat mendapatkan sertifikat tanah, ternyata tidak selalu berjalan sesuai aturan. Di Desa Merjoyo, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, biaya administrasi yang ditetapkan mencapai Rp700 ribu per bidang – jauh lebih tinggi dari batasan biaya yang diatur dalam SKB 3 Menteri. Berdasarkan keterangan Sukandim, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Merjoyo, desa ini memperoleh kuota sekitar 105 bidang tanah untuk tahun ini. Namun, tarif yang ditetapkan kepada warga mencapai Rp700 ribu per bidang. Sukandim beralasan, angka tersebut sudah melalui kesepakatan, bahkan menyatakan…

Blitar || Koran Merah Putih.com – Dunia pendidikan di Indonesia kembali dipermalukan. SMK Negeri 2 Kota Blitar yang seharusnya menjadi institusi pendidikan negeri, diduga kuat melakukan praktik pungutan liar yang mencoreng wajah pendidikan itu sendiri. Orang tua siswa dipaksa membayar Rp 3.000.000 untuk biaya uang gedung, seolah sekolah negeri bukan lagi milik publik, tetapi milik segelintir oknum yang menjadikan pendidikan sebagai lahan bisnis pribadi. Tidak berhenti di situ, siswa pun diwajibkan membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) seharga Rp 25.000 per mata pelajaran. Ini bukan sekadar tambahan biaya kecil, tetapi bentuk pemaksaan yang menabrak aturan, karena pembelian LKS seharusnya tidak…

Kediri|| koran merah putih.com – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digagas pemerintah pusat sejatinya bertujuan mulia: memberikan kepastian hukum bagi masyarakat atas kepemilikan tanah, dengan biaya yang terjangkau sesuai dengan ketentuan resmi yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Namun, pelaksanaan PTSL di Desa Dawuhan, Kecamatan Purwoasri, justru menampilkan wajah buram yang bertolak belakang dengan semangat program nasional ini. Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas), yang seharusnya menjadi ujung tombak sosialisasi, fasilitasi, dan pendampingan warga dalam program PTSL, justru menunjukkan ketidakpahaman yang serius terhadap regulasi hukum yang mengikat program tersebut. Dalam penelusuran dan konfirmasi yang dilakukan langsung…