Blog

Klarifikasi ke Sekdes Desa Bening Mojokerto Tegaskan Bukan Sekdes Yang Pinjam Dana Penjualan Sapi, Melainkan Kades.

Mojokerto – KMP || Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai dana penjualan sapi dari program ketahanan pangan di Desa Bening. Setelah melakukan investigasi mendalam, LIRA kota Mojokerto menyatakan bahwa dana senilai Rp 80 juta tersebut dipinjam oleh Kepala Desa Bening, Sarji, bukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Hasil Investigasi lumbung infrmasi rakyat LIRA kota mojokerto.LIRA kota Mojokerto menjelaskan bahwa uang tersebut dipinjam oleh Kades Sarji untuk keperluan pribadi. Namun, yang bersangkutan telah mengembalikan dana tersebut ke kas Bumdes Bening sebesar Rp 60 juta. Sementara itu, menurut narasumber, sisa Rp 20 juta masih berada di Kades Bening…

Rutan Kelas I Surabaya Siap Jadi Percontohan Nasional, Dirjenpas Awasi Langsung Pembangunan Pagar Transparan Berteknologi Modern

Sidoarjo —Koran Merah Putih Upaya reformasi dan modernisasi sistem pemasyarakatan terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hal ini ditandai dengan kunjungan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham, Drs. Mashudi, ke lokasi pembangunan pagar transparan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya pada Sabtu, 22 November 2025. Didampingi Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kadiyono, kunjungan tersebut menandai langkah penting pemerintah dalam memastikan proyek strategis pemasyarakatan berjalan sesuai dengan standar keamanan modern. Setibanya di lokasi, rombongan disambut langsung oleh Kepala Rutan Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, beserta jajaran pejabat struktural. Dalam pemaparannya, Tristiantoro menjelaskan bahwa pembangunan pagar transparan ini telah memasuki tahap lanjutan dan…

MAKI Jatim Ungkap Praktik Gratifikasi di RSUD Malang, Soroti Dugaan Perlindungan Pejabat Tinggi Pemprov Jatim 

Surabaya — Koran Merah Putih Sabtu 22 November 2025 Dugaan praktik korupsi di lingkungan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali mencuat setelah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur mengungkap adanya permintaan fee sebesar 20% oleh oknum Wakil Direktur di salah satu RSUD Malang. Kasus ini menyoroti lemahnya pengawasan internal dalam pengadaan barang dan jasa di sektor kesehatan milik pemerintah daerah. Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim telah melakukan pendalaman investigasi terhadap tata kelola keuangan dan mekanisme pengadaan di rumah sakit tersebut. Menurut MAKI, mengakses manajemen internal rumah sakit bukanlah hal mudah karena adanya dugaan praktik tertutup dan…

Warga Mulyodadi Tuntut Transparansi Desa dalam Sengketa Lahan dan Proyek Infrastruktur

Sidoarjo, 21 November 2025 —Koran Merah Putih Ketegangan antara warga Desa Mulyodadi, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, dengan pemerintah desa kembali mencuat setelah masyarakat menuntut kejelasan atas sejumlah persoalan yang dianggap berlarut-larut tanpa penyelesaian. Warga menilai pemerintah desa kurang transparan, khususnya dalam menangani tiga isu utama yang berkaitan erat dengan tanah, legalitas proyek, dan tata kelola aset desa. Salah satu persoalan yang memicu gejolak adalah sengketa pembangunan jalan belakang di Dusun Kwarengan. Ketidakpuasan warga memuncak setelah dua ahli waris, Ismiati dan Mamik Rustianingsih Putri almarhum Rifa’i, menancapkan patok di tengah jalur proyek sebagai bentuk protes. Peringatan tegas dipasang, menyatakan bahwa sebagian…

Revitalisasi SDN Watesumpak 2 Dalam Pengerjaan, Kepala Sekolah Tegaskan Progam Langsung dari Kementerian

  Mojokerto – KMP|| Program Revitalisasi SDN Watesumpak 2 yang berlokasi di Desa Watesumpak, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, resmi berjalan. Revitalisasi ini merupakan bagian dari Program Bantuan Pemerintah untuk Tahun Anggaran 2025 melalui Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan. Berdasarkan papan informasi resmi, revitalisasi ini menghabiskan dana Rp 217.485.000, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025. Adapun pekerjaan yang sedang dilaksanakan adalah pembangunan Ruang Administrasi Guru, dengan masa pelaksanaan 70 hari kalender, terhitung sejak 21 Oktober 2025 hingga 31 Desember 2025. Seluruh pelaksanaan pekerjaan berada di bawah tanggung jawab Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) SDN Watesumpak 2.…

Bea Cukai Madura Tegaskan Komitmen Berantas Rokok Ilegal Lewat Pemusnahan Skala Besar

Pamekasan, 19 November 2025 —Koran Merah Putih Komitmen Bea Cukai Madura dalam memerangi peredaran rokok ilegal kembali dibuktikan melalui kegiatan pemusnahan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal berupa 13 juta batang rokok tanpa cukai dengan nilai estimasi mencapai Rp19,5 miliar. Pemusnahan ini dilaksanakan di halaman Kantor KPPBC TMP C Madura dan menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketertiban di bidang cukai. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting lintas instansi, antara lain Kepala KPPBC TMP C Madura Muhammad Syahirul Alim, Kabid P2 Kanwil DJBC Jawa Timur I Ahmad Fatoni, Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Muhammad Ilham Samuda, S.H., M.H., Kapolres…

Rehabilitasi SDN Pagerluyung 2 Diduga Bermasalah Atap Masih Bocor, Retakan Tembok Tak Diperbaiki, Pelaksana Lepas Tangan.

  Mojokerto – KMP || Proyek Rehabilitasi Gedung SDN Pagerluyung 2 di Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, kembali menuai sorotan tajam setelah tim awak media dan LSM melakukan kontrol sosial pada tahap penyelesaian. Alih-alih selesai dengan baik, justru ditemukan banyak pekerjaan yang belum dirampungkan dan keluhan serius dari para guru di lingkungan sekolah. Proyek ini menggunakan anggaran Rp 236.978.000 dari APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025. Dengan nilai anggaran sebesar itu, semestinya mutu pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan. Namun temuan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Kepala Sekolah SDN Pagerluyung 2, “Mustofa, saat diwawancarai awak media mengungkapkan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan. “Masih bocor…

Pemkab Mojokerto Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Workshop Kolaborasi Pemerintah-LSM di Batu

BATU MALANG -KORAN MERAH PUTIH 20 November 2025  Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkuat langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan workshop bertajuk “Sinergi Pemerintah dan LSM dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Responsif”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 20-21 November 2025, di Royal Hotel & Villa Batu, dan menghadirkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari seluruh Kabupaten Mojokerto. Acara dibuka secara resmi oleh Djoko Supangkat, S.Sos., M.Si., Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, yang mewakili Bupati Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Octavian yang berhalangan hadir. Djoko menegaskan bahwa meskipun pimpinan daerah tidak hadir, komitmen pemerintah…

SEBF 2025 Dorong Terobosan Nasional untuk Percepatan Layanan Bank Mata Indonesia

Surabaya, 20 November 2025 —Koran Merah Putih Upaya memperkuat layanan bank mata dan mengurangi angka kebutaan kornea di Indonesia mendapat dorongan baru melalui penyelenggaraan Surabaya Eye Bank Forum 2025 (SEBF 2025). Forum nasional yang diprakarsai oleh Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) bersama Cornea Donation Center RS Mata Undaan (CDC RSMU) ini berlangsung di Hotel Vasa Surabaya pada Sabtu, 22 November 2025, dan sukses mempertemukan ratusan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan tema “Kolaborasi Multisektor Demi Masa Depan Bank Mata di Indonesia,” SEBF 2025 menjadi ajang strategis yang memfasilitasi kolaborasi pemerintah, tenaga medis, lembaga profesi, komunitas kesehatan, hingga…

Papan Proyek Baru Muncul Setelah Viral, Publik Pertanyakan Integritas Rehabilitasi SDN Ngumpul.

  Jombang – KMP || Kejanggalan dalam proyek rehabilitasi SDN Ngumpul semakin menjadi perhatian masyarakat setelah inspeksi gabungan menemukan bahwa pembangunan berlangsung tanpa adanya papan informasi proyek. Padahal proyek ini mengelola dana Rp 991.245.860, yang bersumber dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025. Lebih mengejutkan lagi, papan informasi proyek tersebut baru dipasang pada 19 November 2025, setelah viralnya pemberitaan mengenai ketidaktransparanan pelaksanaan kegiatan. Tindakan ini menimbulkan dugaan publik bahwa pemasangan dilakukan secara terburu-buru untuk meredam kritik. Ketiadaan papan informasi sejak awal jelas bertentangan dengan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap penggunaan anggaran negara wajib diumumkan secara terbuka kepada…