MAKI Jatim Soroti Penggunaan Anggaran Rp6 Miliar Bakesbangpol, Usulkan Ganti Papan Nama Kantor

Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —Koran Merah Putih Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo ,melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan anggaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur. Menyusul dugaan penyalahgunaan dana yang mencapai lebih dari Rp6 miliar, Heru bahkan mengusulkan agar papan nama kantor Bakesbangpol Jatim diganti menjadi “Kantor EO Jatim” karena dominasi kegiatan yang hanya fokus pada penyelenggaraan acara.

Heru menilai, peran strategis Bakesbangpol Jatim dalam memperkuat integritas dan kesatuan bangsa, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kini telah kabur. Menurutnya, Bakesbangpol Jatim lebih banyak terlibat dalam kegiatan yang lebih mirip dengan pekerjaan event organizer (EO) daripada lembaga yang seharusnya mengelola pembinaan ideologi dan politik nasional.

Menurut penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, anggaran lebih dari Rp6 miliar yang bersumber dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola oleh Bakesbangpol Jatim hanya untuk pengadaan jasa penyelenggaraan acara. Heru menegaskan bahwa angka ini terpisah dari anggaran yang sudah disiapkan untuk kegiatan seremonial seperti peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Veteran Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, serta kebutuhan Tim Paskibraka.

“Anggaran Rp6 miliar tersebut hanya untuk pengadaan jasa acara, di luar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seremonial lainnya. Ini patut dipertanyakan. Apakah Bakesbangpol masih menjalankan tupoksinya dengan baik?” ujar Heru.

Heru juga mengungkapkan bahwa MAKI Jatim telah memantau kegiatan Bakesbangpol sepanjang tahun 2025 dan menemukan indikasi adanya manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ). MAKI Jatim meyakini bahwa terdapat rekayasa dalam laporan kegiatan yang diajukan oleh Bakesbangpol Jatim.

“Dalam waktu dekat, kami akan mengirimkan Surat Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Publik Jawa Timur. Kami ingin seluruh laporan terkait LPJ pengadaan acara dengan anggaran Rp6 miliar tersebut dibuka secara transparan kepada publik,” tegas Heru.

Mengacu pada dominasi anggaran untuk penyelenggaraan acara, Heru mengusulkan agar papan nama kantor Bakesbangpol Jatim segera diganti menjadi “Kantor EO Jatim”. Menurutnya, selama setahun terakhir, aktivitas Bakesbangpol Jatim lebih banyak berfokus pada penyelenggaraan acara ketimbang menjalankan tugas pokoknya sebagai lembaga yang mengurusi kesatuan bangsa dan politik.

Tidak hanya itu, MAKI Jatim juga merencanakan aksi demonstrasi di kantor Bakesbangpol Jatim dalam waktu dekat. Dalam aksi tersebut, mereka akan menutup papan nama Bakesbangpol dan menggantinya dengan papan nama “Kantor EO Jatim” sebagai bentuk protes simbolik.

“Kami masih mempersiapkan aksi besar yang sempat tertunda karena kendala teknis armada. Namun, kami akan terus melanjutkan aksi ini dengan kendaraan yang lebih kecil agar dapat menjangkau kantor-kantor OPD yang lebih terpencil,” kata Heru.

Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus memperjuangkan transparansi penggunaan anggaran publik dan memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana negara. “Kami akan terus mengawal agar anggaran negara digunakan dengan benar, sesuai peruntukannya, dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain,” tandas Heru.(Red)