Rapat Koordinasi LKD Desa Sidoharjo tekankan Ketertiban dan Pendataan Bantuan Sosial.
MOJOKERTO —KMP || Pemerintah Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, menggelar Rapat Koordinasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang berlangsung di Balai Desa Sidoharjo, pada Minggu, 28 Desember 2025.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan unsur kemasyarakatan dalam menjaga ketertiban serta memastikan pemanfaatan anggaran desa berjalan secara transparan dan tepat sasaran.
Kepala Desa Sidoharjo, Purnomo, dalam sambutannya mengajak seluruh elemen desa untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan, terutama dalam pengelolaan anggaran alokasi desa. Ia menegaskan bahwa keterlibatan aktif RT, RW, dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan agar setiap program desa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Purnomo menjelaskan bahwa saat ini terdapat sekitar 45 warga penerima manfaat bantuan sosial yang telah terdata di Desa Sidoharjo. Data tersebut, kata dia, dievaluasi dan diperbarui setiap bulan guna memastikan keadilan dan pemerataan bantuan.
“Nama-nama penerima bantuan kami catat dan kami evaluasi setiap bulan. Jika masih ada warga yang belum menerima bantuan namun memenuhi syarat, silakan disampaikan melalui RT atau RW.
Pemerintah desa siap membantu mendaftarkan dan langsung mengajukan ke Dinas Sosial pada tanggal 1 sampai 10 setiap bulan,” jelas Purnomo.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 48 Ketua RT dan 10 Ketua RW dari 5 dusun yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.
Hadir pula Sekretaris Desa Sidoharjo, Choirul Anwar, S.Pd., M.M., yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga desa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Sementara itu, Ketua BPD Desa Sidoharjo, Lutfi, turut memberikan pandangan terkait kebijakan anggaran desa. Ia menyinggung aksi penyampaian aspirasi di Jakarta terkait ADD dan SILTAP yang bersumber dari pemerintah pusat. Menurutnya, anggaran tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan desa, termasuk pembangunan Koperasi Merah Putih (KMP) dan penguatan BUMDes.
“Anggaran dari pusat sangat berdampak bagi pembangunan desa. Ke depan, kami akan mengupayakan agar setiap dusun mendapatkan pembangunan. Jika ada anggaran lebih, akan kami dorong untuk pembangunan fisik yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” tegas Lutfi.
Rapat juga dihadiri Babinsa Desa Sidoharjo, LG Alves, serta tokoh-tokoh masyarakat desa. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Desa Sidoharjo berharap terwujud tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Jurnalis James J