Ribuan Massa MAKI Jatim Geruduk Surabaya, Suarakan Pemberantasan Korupsi dan Desak Pemerintah Perkuat Integritas Publik
SURABAYA — KORAN MERAH PUTIH Suasana Kota Surabaya berubah menjadi pusat perhatian pada Rabu (10/12/2025) ketika ribuan massa dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur membanjiri sejumlah ruas jalan protokol. Aksi damai yang digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tersebut tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu pemberantasan korupsi di wilayah Jawa Timur. Sejak pagi hari, barisan massa terlihat teratur namun penuh semangat—membawa spanduk raksasa, poster bertuliskan kritik pedas terhadap koruptor, serta membagikan stiker edukatif bertema antikorupsi kepada para pengguna jalan yang melintas.
Aksi ini dipimpin langsung oleh Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, yang sejak pukul 07.00 WIB sudah berada di lokasi mengoordinasikan peserta aksi dari berbagai daerah. Heru terlihat aktif memandu jalannya kegiatan menggunakan pengeras suara sambil berkeliling di antara massa. Ia mengarahkan ribuan peserta untuk bergerak secara teratur menuju tiga titik strategis: Kantor Diskominfo Jatim, Polda Jatim, dan Kejaksaan Tinggi Jatim, yang menjadi simbol komitmen pemberantasan korupsi di tingkat pemerintahan dan penegakan hukum.
Saat iring-iringan massa tiba di setiap titik aksi, suara orasi bergema lantang memecah udara Surabaya. Para peserta bergantian menyampaikan aspirasi, mulai dari tuntutan peningkatan transparansi anggaran daerah hingga desakan agar lembaga penegak hukum mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi yang dianggap mandek. Warga sekitar dan pengguna jalan tampak berhenti sesaat untuk menyimak seruan-seruan itu. Sementara itu, aparat kepolisian yang berjaga memastikan situasi tetap kondusif dan tertib.
Dalam keterangannya kepada media di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Heru menegaskan bahwa kondisi korupsi di Jawa Timur tengah berada dalam fase yang memprihatinkan. Ia mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan, baik di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), maupun dalam pengelolaan dana-dana publik. “Kami akan terus bersuara lantang membongkar kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemprov Jatim, terutama di OPD,” ujar Heru dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Heru menjelaskan bahwa MAKI Jatim selama ini telah mengawal berbagai kasus, termasuk dugaan penyelewengan dana hibah, penyalahgunaan dana operasional pemerintahan, dan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Ia menilai bahwa peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian sangat penting dalam memastikan keadilan berjalan sebagaimana mestinya. “Penegak hukum harus fokus memberantas korupsi di Indonesia, khususnya Jawa Timur. Keadilan tidak boleh memihak siapapun dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Heru juga menyatakan bahwa MAKI Jatim tidak akan tinggal diam ketika menemukan indikasi korupsi. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya memiliki sistem investigasi internal yang memungkinkan mereka mengumpulkan informasi secara sistematis dan terukur. “Kami tidak main-main. Kami punya cara dan sistem sendiri untuk menggali dan membongkar praktik korupsi. Prioritas utama kami adalah membersihkan Jawa Timur dari korupsi,” ujar Heru, menegaskan komitmen organisasinya.
Dalam orasi lanjutan, Heru menyinggung sisi moralitas pejabat publik. Menurutnya, korupsi bukan sekadar tindakan kriminal yang merugikan negara, tetapi juga mencerminkan krisis moral yang serius di kalangan pejabat pemerintah. Ia menekankan bahwa tanpa upaya perbaikan karakter dan integritas, sistem pemerintahan akan terus rentan terhadap praktik korupsi. “Dana hibah hingga anggaran pendidikan harus diawasi ketat. Jika tidak, kasus-kasus korupsi akan terus merajalela dan merugikan masyarakat luas,” ujarnya menambahkan.
Selain memberikan kritik, aksi ini juga diisi dengan kegiatan edukatif. Para peserta membagikan stiker bertuliskan pesan antikorupsi, membentangkan spanduk berisi ajakan untuk melapor jika menemukan dugaan korupsi
Pada sisi pengamanan, aparat kepolisian tampak bersiaga di berbagai titik aksi. Namun, secara keseluruhan, jalannya demonstrasi berlangsung damai dan terorganisir. Tidak ada insiden berarti yang terjadi sepanjang aksi. Pihak kepolisian juga mengapresiasi sikap tertib para peserta yang tetap mengikuti arahan selama kegiatan berlangsung.
Menjelang akhir aksi, massa kembali mengumandangkan seruan agar pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum meningkatkan komitmen mereka dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Para peserta kemudian membacakan deklarasi antikorupsi yang berisi tujuh tuntutan pokok, termasuk meningkatkan transparansi anggaran, mempercepat penanganan laporan dugaan korupsi, dan memperkuat perlindungan bagi pelapor.
Aksi damai ini akhirnya ditutup dengan doa bersama dan pembacaan komitmen untuk terus mengawal upaya pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Meskipun mereka membubarkan diri dengan tertib, pesan kuat yang dibawa ribuan massa MAKI Jatim tetap menggema: pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas tinggi.(DN)