Standarkiaa – Bob Randilawe – Poros Jakarta Raya: Hentikan Serakahnomic & Wujudkan Ekonomi Berkeadilan

JAKARTA – KMP |Presiden Ke-8 Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI HOR Purn H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo / PSD (Jenderal Prabowo) didesak oleh kalangan aktivis agar menghentikan adanya SERAKAHNOMIC di Indonesia, diantaranya dengan mewujudkan ekonomi berkeadilan. Meskipun mewarisi banyak beban dan hutang yang menggunung dari periode presiden ketujuh (2014 – 20 Okrober 2024), namun para aktivis itu terus meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan SERAKAHNOMIC dari warisan masa lalu.

Kurang lebih hal tersebut diantara yang menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema Darurat Kedaulatan dan Bencana Lingkungan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Poros Jakarta Raya di Kedai Tempo Jakarta, 3 Desember 2025.

Mengemuka yang disampaikan aktivis, banjir bandang yang merusak wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat adalah bukti bahwa serakahnomic lebih banyak melahirkan keburukan dibanding kebaikan. Bencana itu sebagai “pesan keras” dari alam atas praktik ekonomi rakus yang mengabaikan kelestarian hutan dan kedaulatan negara.

Diskusi yang dimoderatori Teddy Wibisana yang juga aktivis gerakan 80-an itu, menghadirkan dua aktivis senior masing-masing Standarkiaa Latief dan Bob Rinaldi Randilawe, sebagai narasumber.

Dalam pengantarnya Teddy mengungkapkan bahwa menjaga kedaulatan bangsa tidak cukup dengan meningkatkan anggaran militer, karena menurutnya potensi ancaman kedaulatan di Indonesia, lebih banyak muncul dari dalam negeri, yaitu para elit dan pelaku usaha yang serakah.

“Anggaran pertahanan kita naik 47 persen, yang berarti mengurangi anggaran untuk pelayanan publik, tapi akhirnya kita tidak berdaya menghadapi bencana ekologi akibat keserakahan pejabat dan pengusaha perambah hutan. Bahkan konyolnya kita kaget sendiri saat ada bandara IMIP di Morowali beroperasi tanpa adanya otoritas negara,” ujar Teddy.

Dalam paparannya Standarkiaa menyebut banjir bandang yang terjadi di Sumatera sebagai akibat deforestasi yang tidak terkendali. Meskipun deforestasi sudah ada sejak era Orde Baru namun laju penggundulan hutan yang lebih masif lagi terjadi selama 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Lebih parah lagi, beber Kiaa, pemerintahan Jokowi memberikan karpet merah kepada Oligark berupa UU Omnibus Law yang memudahkan segelintir orang kaya mengeruk kekayaan sumberdaya alam tanpa kendali. Itu pula yang disebutnya sebagai akar tragedi dan kekacauan yang terjadi di awal pemerintahan Presiden Prabowo, sebut saja persoalan banjir bandang yang menggelontorkan jutaan kubik kayu gelondongan dari hutan ke permukiman warga.

Sialnya lagi, imbuh Kiaa, besarnya utang luar negeri pemerintahan Jokowi membuat pemerintahan Prabowo ngos-ngosan untuk membiayai program kerjanya. Ruang fiskal yang sangat sempit membuat status darurat bencana nasional tidak segera diumumkan. Padahal BNPB merilis data terbaru total korban meninggal dunia 865 orang dan 463 orang masih hilang. Pengungsi mencapai 836 ribu orang yang membutuhkan logistik, sanitasi, air bersih, listrik dan obat-obatan.

Selain menyoroti tragedi lingkungan di Acah, Sumut dan Sumbar, aktivis yang pernah memimpin Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta (BKMJ) pada awal 1990-an juga menyebut apa yang terjadi di Bandara IMIP adalah darurat kedaulatan yang begitu telanjang dipertontonkan oleh pemerintahan Jokowi.

Bandara IMIP di Morowali, tandas Kiaa, yang dengan sengaja dirancang menyingkirkan otoritas negara, tidak bisa diakses imigrasi dan bea cukai, diduga kuat telah mendatangkan ribuan tenaga kerja asing secara gelap dengan tujuan memuluskan penyelundup jutaan ton nikel ke negeri tirai bambu. Hal ini bukan semata-mata pelanggaran administrasi tapi lebih merupakan kejahatan dan pengkhianatan atas eksistensi negara. Kiaa mengingatkan, Almarhum Faisal Basri pernah mendapatkan data besarnya impor nikel dari Indonesia yang jumlahnya jauh lebih banyak dari data ekspor Indonesia ke Cina.

“Banjir bandang di Sumatera adalah kejahatan lingkungan yang tidak bisa dimaafkan, begitu juga bandara IMIP sudah dijadikan sebagai sarana pencurian sumberdaya alam yang luar biasa ganasnya. Untuk itu tangkap semua pelaku kejahatan yang terlibat dan pemerintah jangan memberi ruang impunitas yang mencederai rasa keadilan kita sebagai sebuah bangsa,” desak Kiaa.

Sedangkan Bob Rinaldi Randilawe (Bob Randilawe), aktivis seangkatan Kiaa yang menyelesaikan magister lingkungan di UI menyebut terjadinya banjir bandang itu sebagai bencana ekologi yang disebabkan oleh serakahnomic. Pembalakan liar hutan di sepanjang bukit barisan sudah begitu massif, bahkan merambah ke cagar alam, namun tidak diimbangi upaya-upaya konservasi yang memadai sehingga terjadi bencana lingkungan yang begitu dahsyat belakangan ini.

Banyak negara, ujar Bob, melakukan deforestasi. Tapi sebut saja RRC cepat recovery, tebang satu tanam seribu sehingga kelestarian terjaga. Tapi di Indonesia, tidak sedikit penambang legal maupun ilegal menjarah daerah aliran sungai (DAS) yang mestinya bebas dari eksploitasi. Kondisi itu diperparah dengan masifnya pembalakan hutan di daerah hulu sehingga keseimbangan lingkungan terganggu.

Selama pemerintahan Jokowi, lanjut Bob, semua prosedur terkait lingkungan diterabas dengan tidak dilakukannya Amdal secara benar melalui UU Omnibus Law yang meskipun sekarang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait bencana banjir yang menenggelamkan sejumlah kabupaten di Sumatera, Bob menyerukan adanya audit lingkungan yang menyeluruh serta memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perusakan lingkungan, baik pejabat, perseorangan maupun korporat.

Bob juga menyerukan moratorium pembalakan hutan di Sumatera dan daerah-daerah lain di Indonesia, serta melakukan penjagaan lingkungan yang berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat luas, khususnya masyarakat sekitar hutan yang selama ini terpinggirkan karena keserakahan oligarki.

Untuk itu sekali lagi para aktivis, Standarkiaa – Bob Randilawe – Poros Jakarta Raya dkk mendesak Presiden Ke-8 Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI HOR Purn H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo / PSD (Jenderal Prabowo) agar menghentikan adanya SERAKAHNOMIC di Indonesia, diantaranya dengan mewujudkan ekonomi berkeadilan. Meskipun mewarisi banyak beban dan hutang yang menggunung dari periode presiden ketujuh (2014 – 20 Okrober 2024), namun para aktivis itu terus meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan SERAKAHNOMIC dari warisan masa lalu. Pendapat Anda? Sms atau WA kesini= 081216271926 / 081215754186 (red. / Siswahyu).