Sambut Hakordia 2025, MAKI Jatim Siapkan Aksi Jalanan Kolosal Berbasis Trailer 40 Feet dan Prediksi 1.000 Massa
Surabaya -Koran Merah Putih Kamis 4 Desember 2025 Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur terus mematangkan gelaran Aksi Demo Akbar on Trailer 40 Feet yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025, di Kota Surabaya. Persiapan aksi yang digadang menjadi salah satu gerakan antikorupsi terbesar di Jawa Timur itu kini telah mencapai 90 persen, dengan proyeksi massa mencapai 1.000 peserta dari berbagai daerah di provinsi ini.
Aksi tersebut mengusung konsep unik berupa panggung orasi berbasis trailer yang dikemas dalam tema “on trailer 40 feet with entertainment public”. MAKI Jatim juga membawa slogan tegas dalam kegiatan ini, yaitu “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI”, sebagai seruan moral untuk menolak segala bentuk praktik koruptif. Sebuah truk trailer raksasa berukuran 40 feet disulap menjadi mobil komando utama yang dilengkapi sound system 10.000 watt, genset, perangkat band, hingga ruang orasi. Kehadiran mobil komando tersebut tidak hanya menjadi pusat koordinasi aksi, tetapi juga simbol perlawanan publik terhadap korupsi yang dianggap semakin kompleks.
Menurut data panitia, jumlah peserta yang memastikan kehadiran hingga 4 Desember 2025 telah melampaui 700 orang. Angka ini diprediksi terus bertambah seiring antusiasme masyarakat, anggota, dan simpatisan MAKI dari seluruh penjuru Jawa Timur. Untuk memastikan aksi berjalan kondusif, MAKI Jatim menyiapkan 45 koordinator lapangan yang berada langsung di bawah komando Heru Satriyo, S.Ip, Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur yang bertindak sebagai koordinator lapangan utama.
Dalam wawancara terbuka, Heru mengungkapkan bahwa aksi ini akan menyasar sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rute tersebut ditetapkan berdasarkan hasil riset dan investigasi tim Litbang MAKI yang disebut menemukan berbagai dugaan praktik koruptif di beberapa instansi. Heru menegaskan bahwa aksi ini bukan semata unjuk rasa, melainkan peringatan keras terhadap OPD yang dianggap masih melakukan penyimpangan.
Heru juga menyoroti munculnya praktik korupsi dengan model baru yang dipandang semakin terselubung melalui mekanisme pengadaan e-catalogue dan mini kompetisi. Menurutnya, penerapan sistem yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 itu justru membuka ruang suap, gratifikasi, hingga potensi cashback karena lemahnya pengawasan. Ia menyebut bahwa versi 6 sistem e-catalogue, yang diluncurkan LKPP, bahkan dianggap menjadi “benteng” baru yang memungkinkan penyimpangan pengadaan terjadi secara sistematis.
Berdasarkan temuan tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, berbagai paket pengadaan yang dinilai sarat penyimpangan ditemukan tersusun rapi di balik kerangka sistem digital tersebut. Heru menyebut bahwa model korupsi kini tidak lagi berbentuk konvensional, melainkan memanfaatkan celah administratif yang sulit dijangkau publik.
Selain menyasar instansi pemerintah, Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim akan membuka data terkait dugaan mega korupsi di sektor pendidikan Jawa Timur. Ia menyebut bahwa kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena berdampak langsung pada jutaan siswa SMA/SMK yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Menurut Heru, dugaan praktik curang di sektor pendidikan menjadi sorotan penting karena berkaitan dengan masa depan generasi muda dan amanah publik terhadap pemerintah daerah.
Tidak hanya sektor pendidikan, Heru menyatakan bahwa aksi pada 10 Desember mendatang juga akan mengungkap sejumlah dugaan praktik koruptif di OPD lain yang disebut masih menyimpan banyak persoalan. Ia menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kebangkitan MAKI Jatim dalam menunjukkan eksistensi dan komitmen pemberantasan korupsi, sekaligus penegasan bahwa MAKI bukan organisasi yang dapat diremehkan.
Di akhir penyampaiannya, Heru Satriyo menyampaikan permohonan maaf kepada warga Surabaya atas kemungkinan terganggunya arus lalu lintas akibat aksi besar ini. Ia berharap masyarakat dapat memberikan toleransi dan memahami bahwa aksi tersebut dilakukan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Jawa Timur.(DN)