Pemkab Mojokerto Tingkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Workshop Kolaborasi Pemerintah-LSM di Batu

BATU MALANG -KORAN MERAH PUTIH 20 November 2025  Pemerintah Kabupaten Mojokerto memperkuat langkah strategis dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan workshop bertajuk “Sinergi Pemerintah dan LSM dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Responsif”. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 20-21 November 2025, di Royal Hotel & Villa Batu, dan menghadirkan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari seluruh Kabupaten Mojokerto.

Acara dibuka secara resmi oleh Djoko Supangkat, S.Sos., M.Si., Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, yang mewakili Bupati Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Octavian yang berhalangan hadir. Djoko menegaskan bahwa meskipun pimpinan daerah tidak hadir, komitmen pemerintah untuk memperkuat kapasitas masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor tetap menjadi prioritas utama.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber dan praktisi berpengalaman, termasuk Dr. Dhanny S. Sutopo, S.Sos., M.Si., dari Universitas Brawijaya (Unibra), yang memaparkan strategi dan praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat. Materi yang dibahas meliputi model kolaborasi efektif antara pemerintah dan LSM, pendekatan inovatif dalam mengatasi isu sosial lokal, serta teknik pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat.

Tujuan utama workshop dua hari ini adalah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan LSM dalam menciptakan sistem pemberdayaan masyarakat yang inklusif, responsif, dan berbasis kebutuhan nyata warga, khususnya bagi kelompok rentan dan marginal. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik antara sektor publik dan organisasi masyarakat sipil.

Selain pemaparan materi, workshop juga mengadakan sesi diskusi, lokakarya interaktif, dan panel strategi yang memungkinkan peserta merumuskan program-program inovatif untuk diterapkan di desa-desa dan kecamatan di Mojokerto. Peserta diajak membahas tantangan nyata di lapangan, mulai dari keterbatasan sumber daya, hambatan birokrasi, hingga rendahnya partisipasi masyarakat. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan rencana aksi praktis yang siap diterapkan secara langsung, bukan sekadar teori.

Djoko Supangkat menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan LSM menjadi kunci untuk memastikan pemberdayaan masyarakat berjalan secara nyata dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan regulasi, sedangkan LSM memiliki fleksibilitas serta kedekatan dengan masyarakat, sehingga sinergi keduanya akan menciptakan pemberdayaan yang efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Dr. Dhanny menyoroti pentingnya strategi pemberdayaan yang berbasis partisipasi warga, penguatan kapasitas lokal, dan penggunaan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan tidak hanya tergantung pada regulasi pemerintah, tetapi juga pada kualitas kolaborasi dan inovasi dalam praktik di lapangan.

Workshop ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk mewujudkan pembangunan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara sektor publik dan LSM diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih mandiri, adaptif, dan responsif terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Kabupaten Mojokerto menunjukkan langkah konkret dalam membangun masyarakat yang kuat, sejahtera, dan berdaya melalui kolaborasi lintas sektor yang nyata dan berkelanjutan, menjadikan pemberdayaan masyarakat bukan hanya sekadar program administratif, tetapi berbasis kebutuhan nyata warga di lapangan.(SM)