MAKI NTB Minta Pemerintah Bertindak Tegas: Distribusi Alat Peraga Terlambat, Dugaan Korupsi DAK Pendidikan Mencuat
NTB – KORAN MERAH PUTIH Sabtu, 18 Oktober 2025 Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menyampaikan peringatan keras kepada pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, terkait mandeknya distribusi alat peraga pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada proses belajar-mengajar, tetapi juga memperkuat dugaan praktik korupsi, gratifikasi, dan “cashback” dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2025.
Dalam rapat evaluasi internal yang dilakukan secara daring pada Jumat malam (17/10), MAKI NTB menegaskan bahwa mereka saat ini masih menunggu barang dikirimkan sebagai bagian dari strategi hukum untuk pengumpulan alat bukti yang sah. Hal ini dinilai penting agar langkah hukum yang diambil tidak bersifat prematur.
> “Kami ibaratkan situasi ini seperti menari di atas tumpukan uang di dalam penjara besi. Kami hanya bisa mengamati, tapi belum dapat menyentuh barang bukti utamanya. Begitu barang itu didistribusikan, akan menjadi pintu masuk tindakan hukum,” ujar Heru MAKI, Koordinator Wilayah MAKI NTB.
Distribusi Alat Peraga Belum Jalan, Publik Dipertontonkan Proyek Tak Tuntas
Hingga pertengahan Oktober 2025, mayoritas SMK penerima bantuan alat peraga belum memperoleh barang apapun, padahal tiap jurusan dialokasikan dana hingga Rp 1,5 miliar. Fakta ini bertolak belakang dengan timeline distribusi yang sudah ditentukan dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Keterlambatan ini menimbulkan kecurigaan publik atas kemungkinan adanya:
Penyimpangan prosedur dalam proses pengadaan melalui sistem E-Katalog
Dugaan penghilangan mekanisme Mini Kompetisi, yang secara eksplisit diatur dalam regulasi pengadaan
Regulasi yang diduga telah dilanggar meliputi:
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2025
MAKI NTB juga telah mengidentifikasi penyedia barang dan pabrikan, serta mulai menyusun alur kronologi hukum (flow chart) yang dapat menjadi landasan kuat untuk pelaporan ke aparat penegak hukum.
> “Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah pola. Kami melihat indikasi kuat adanya kongkalikong antara pihak penyedia dan pejabat pemangku kebijakan daerah,” tegas Heru.
Distribusi Barang Akan Menentukan Langkah Hukum Berikutnya
Menurut MAKI NTB, keberadaan fisik alat peraga yang didistribusikan akan menjadi alat bukti hukum yang sangat penting. Oleh karena itu, mereka menahan diri dari pelaporan formal agar proses hukum dapat dibangun di atas dasar yang kuat.
> “Begitu distribusi dilakukan, kami akan ‘mengunci’ seluruh pergerakan aktor-aktor yang terlibat. Ini soal uang rakyat, bukan main-main,” tambah Heru.
Desakan Langsung kepada Dinas dan Gubernur: Tindak Tegas atau Aksi Turun Jalan
MAKI NTB secara terbuka mendesak Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, serta Gubernur NTB, agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan dan percepatan distribusi alat peraga.
Mereka bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Dinas Pendidikan dan kantor Gubernur apabila distribusi terus diundur tanpa alasan yang jelas.
> “Kami menduga kuat bahwa dalang utama permainan anggaran DAK ini justru bersembunyi di balik institusi resmi. Oleh karena itu, langkah demonstrasi menjadi opsi terakhir untuk mendorong transparansi,” tegasnya lagi.
Aksi ini akan melibatkan jaringan LSM, pegiat antikorupsi, aktivis pendidikan, serta media independen yang selama ini turut mengawal isu integritas publik di sektor pendidikan.
MAKI NTB: Kami Tidak Melemah, Kami Menunggu Waktu yang Tepat
MAKI NTB menyatakan bahwa mereka tidak sedang melemah, namun tengah menyiapkan langkah hukum berbasis alat bukti kuat demi menjaga integritas hukum dan efektivitas penindakan.
> “Kami tidak tidur. Kami sedang menguatkan bukti, agar langkah hukum kami tidak bisa dibantah. Begitu mereka kirim barang, maka proses hukum akan berjalan. Semua ini demi keadilan, demi uang negara yang harus kembali ke rakyat,” tutup Heru.
Ajakan untuk Masyarakat dan Seruan ke Aparat Penegak Hukum
MAKI NTB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif memantau dan melaporkan setiap kejanggalan dalam pelaksanaan proyek pengadaan alat peraga SMK ini. Selain itu, mereka menyerukan kepada:
Kepolisian Republik Indonesia
Kejaksaan Tinggi NTB
Inspektorat Daerah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
untuk turut serta melakukan investigasi mendalam, mengingat proyek ini melibatkan dana besar yang bersumber dari APBN dan ditujukan untuk masa depan pendidikan vokasi di Indonesia.
Kasus ini tidak hanya menjadi cermin bagi integritas pengelolaan anggaran pendidikan, tetapi juga ujian serius terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum di sektor strategis. Jika tidak ditangani secara transparan dan tuntas, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dan pusat akan kembali dipertaruhkan.”pungkas HERU Maki NTB (Red)